Pengelolaan SMA/SMK Sederajat Juga Pemilihan KEPALA SEKOLAH Beralih Dari Pemko ke Pemprov

newsindo.co - Minimal 15 ribu guru SMA/SMK sederajat di kabupaten/kota akan diambil alih Pemerintah Provinsi Sumut. Pasalnya, mulai Maret 2016, administrasi pengelolaan SMA/SMK sederajat akan beralih dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.


Peralihan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.


Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut Erna Wati Hasibuan mengatakan, pihaknya telah menerima data seluruh sekolah dan jumlah guru dan pegawai dari pemerintah kabupaten/kota.


"Ini kami mau verifikasi data-data yang sudah kami peroleh dari kabupaten/kota. Ini sedang diveriksi tim. Timnya terdiri atas BPKP, inspektorat, dan BKD untuk urusan pegawainya. Sedangkan tim biro aset dan perlengkapan untuk urusan asetnya. Sedangkan urusan anggarannya dengan biro keuangan," kata Erna, Jumat (26/2).


Pengelolaan SMA/SMK Sederajat Juga Pemilihan KEPALA SEKOLAH Beralih Dari Pemko ke Pemprov


Erna menambahkan, SMA/SMK sederajat se-Sumut dikelola Pemprov per 1 Januari 2017.


"Tanggal 1 Januari 2017 efektifnya. Penyerahan datanya selambat-lambatnya Oktober 2016. Makanya kami verifikasi ini semua, mulai dari berapa jumlah personelnya, gurunya, tata usahanya, pengawasnya. Semuanya," katanya.


Untuk jumlah guru, kata Erna, akan ada sedikitnya 15 ribu guru yang akan diambil alih oleh Pemprov.


Jumlah tersebut tidak termasuk PNS lainnya yang bertugas sebagai pengawas dan pegawai administrasi. "Untuk sekolah, saya gak ingat jumlahnya. Tapi yang jelas untuk guru ada sekitar 15 ribu lebih," katanya.


Tapi, katanya, untuk ujian nasional (UN) tahun ini masih ditangani pemkab/pemko. "Tahun depan baru kita (Pemprov)," katanya.


Asisten Bagian Umum dan Aset Pemprov Sumut Muhammad Fitriyus mengaku, tidak tahu apakah seluruh aset sekolah-sekolah SMA/SMK sederajat telah didata dan diserahkan ke pemprov.


"Memang itu soal aset. Tapi stakeholder-nya, kan, dinas pendidikan. Baik asetnya, SDM-nya, sarana dan prasarananya semua dinas pendidikan yang ngatur itu," katanya kepada Tribun di Gedung Kantor Gubernur Sumut, Kamis.


Sekretaris Daerah Pemprov Sumut Hasban Ritonga menyatakan, pihaknya telah melakukan pendataan aset, SDM, dan pendanaan yang dibutuhkan.


"Kami, ya, mau gak mau harus siap. Kami sudah mulai mendata. Tahun ajaran depan sudah bisa kami mulai tangani. Itu tinggal tergantung penyerahan P3D-nya (pendataan personel, pendanaan, sarana dan prasarana)," kata Hasban.


Dengan peralihan ini, kata Hasban, sejumlah kebijakan dan kewenangan yang selama ini ditangani pemkab/pemko, juga akan berpindah tangan ke pemprov. Misalnya dalam hal penunjukan kepala sekolah.


S : Pengelolaan SMA/SMK Sederajat Juga Pemilihan KEPALA SEKOLAH Beralih Dari Pemko ke Pemprov

Subscribe to receive free email updates: