Jokowi Pimpin Rapat Tentang Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual (Kebiri)

Newsindo.co, Jakarta – Keseriusan pemerintah dalam penindakan serta sanksi berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak bukanlah sebatas wacana. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) dengan topik "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak" pada pukul 12.00 WIB di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/5).

Sebelumnya, Presiden memang berharap agar kekerasan seksual dijadikan kejahatan luar biasa. Kementerian terkait beserta kepolisian dan kejaksaan perlu segera menyusun regulasi yang menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan itu.

“Saya ingin agar ini menjadi sebuah kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya dengan sikap luar biasa. Ini harus direaksi secara bersama-sama antar kementerian terkait, Polri, Kejaksaan. Agar ada sebuah putusan yang betul-betul menjadikan efek jera bagi pelaku dan bisa menghilangkan keinginan pelaku yang lain,” kata Presiden dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/5).


Presiden juga mendukung wacana kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual. “Segera koordinasikan, termasuk di dalamnya dalam ratas mengenai undang-undang atau Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) tentang kebiri,” ujarnya.

Seusai Sidang Kabinet Paripurna, Presiden menggelar jumpa pers terkait kejahatan seksual. Presiden didampingi Staf Khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi SP serta anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana.

“Tadi saya sampaikan kepada para menteri, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN. Bahwa ini harus ditindaklanjuti dengan cepat dengan ketegasan namun tetap sesuai aturan yang berlaku,” kata Presiden. Presiden menambahkan, perppu sedang akan diproses. “Undang-undangnya juga saya ajukan revisi. Penanganannya harus dengan cara-cara luar biasa. Sikap dan tindakan juga harus luar biasa,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, para menteri di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly diminta menyusun teknis sanksi.

“Kalau ini dibiarkan ataupun tidak dengan hukum yang tegas maka orang akan atau kelompok masyarakat akan mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan itu. Hukumnya harus tegas dan hukuman kebiri adalah salah satunya,” kata Pramono.

Menko PMK Puan Maharani bersama sejumlah menteri terkait telah menggelar rapat koordinasi (rakor). Puan mengatakan, terdapat kesepakatan untuk mengatur pemberatan hukuman pidana maksimal kepada pelaku pemerkosaan dan pencabulan.

Pelaku juga akan dikenakan sanksi berupa publikasi identitas kepada publik bahwa yang bersangkutan telah melakukan kejahatan di luar nilai kemanusiaan. Meski bakal mendapatkan pemberatan hukuman, pelaku nantinya tetap akan diberikan pendampingan rehabilitasi selama masa hukuman, agar dapat kembali ke jalan yang benar. Secara konkret, Undang-undang Perubahan Kedua Atas Undang-undang (UU) Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak dipastikan direvisi.

Sementara itu, Menkumham Yasonna mengatakan, hal lain yang belum dapat diputuskan dalam rakor seperti hukuman kebiri kimia, akan dibawa pada ratas. Yasonna menjelaskan, pemberatan hukuman bagi pelaku pemerkosaan dan pencabulan mulai dari pemberatan hukuman pidana 15 tahun menjadi 20 tahun, pemberatan hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati bila korban meninggal dunia.

Subscribe to receive free email updates: