Aturan Verifikasi ini Begal Hak Politik Pemilih Pemula

Newsindo.co, Jakarta - Saat semua mata memandang kearah waktu verifikasi yang sangat padat dan kewenangan KPU yang dibuntungi, sebenarnya ada aturan yang justru lebih mencemaskan dalam verifikasi. Aturan ini secara otomatis akan merampok hak calon pemilih pemula untuk mengajukn calon kepala daerah independen. Singkatnya di Jakarta, KTP para pemilih berusia 17-20 tahun dan belum terdaftar di DPT sebelumnya, tidak akan dihitung KPU untuk mengusung Ahok.

Ayat tersebut adalah pasal 48 ayat 1a(b) tentang verifikasi administrasi yang mencocokkan identitas pemberi KTP dengan DPT Pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kemendagri (DP4). Lengkapnya pasal tersebut berbunyi sebagai berikut;.


Mengacu pada aturan yang baru disahkan DPR tersebut, verifikasi hanya bisa dilakukan pada pendukung yang namanya tercantum pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Artinya, dukungan KTP dari pemilih pemula yang sebelumnya belum pernah terdaftar di DPT dan DP4 untuk pasangan cagub-cawagub independen akan dianggap tidak berlaku. Tidak hanya pemilih pemula, penduduk yang baru pindah ke Jakarta sejak tahun 2014 juga tidak akan ada di DPT terakhir.

Juru Bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas juga menilai aturan ini adalah pukulan telak bagi gerakan tersebut. “Ini gerakan anak muda, banyak pemilih pemula yang bergabung dan mulai percaya demokrasi bersama Ahok. Baru lulus SMA dan melihat perubahan di Jakarta. Namun tiba-tiba KTP mereka dinyatakan tidak berlaku.” ucapnya.

Amalia belum bisa memastikan berapa jumlah KTP Pemilih Pemula yang sudah dikumpulkan oleh Teman Ahok. “ Jumlah KTP nanti kita akan buka jika Teman Ahok punya kesempatan bersaksi, jika Undang-Undang ini diuji materi. Namun jika ini adalah permainan politik, kami akui bahwa Bapak-Bapak di DPR telah sukses membuntungi generasi muda seperti kami. Tapi kami tak akan menyerah.” tegasnya.

Tidak hanya Teman Ahok, penolakan juga berdatangan dari kalangan aktivis dan akademisi. Ketua Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Sri Budi Eko Wardani, seperti dikutip Harian Kompas menilai aturan ini malah akan merusak tatanan demokrasi. “Ini tentu akan menyalahi prinsip demokrasi dan menghilangkan hak politik pemilih mula” ujar Wardhani seperti dikutip dari harian Kompas (8/6/16) lalu.

TemanAHOK.com

Subscribe to receive free email updates: